15
Des
09

KENAPA DPT SELALU DIPERSOALKAN?

PERSOALAN DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Pemilu seakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada dipastikan selalu muncul protes tentang data dalam DPT yang tidak valid. Beragam persoalan seperti data ganda, data fiktif maunpun data yang tidak muncul. Pada saat ini KPU di berbagai tingkatan terus mendapat tudingan tidak becus, tidak independent, tidak profesional dan sebagainya.

Perlu dicermati kenapa persoalan ini selalu muncul (dan dimunculkan). Dan perlu pula ditelusuri mengapa ini sampai terjadi dan KPU seakan tidak berdaya menghadapi tekanan maupun protes masyarakat.

Pertama, Menyangkut data kependudukan diakui memang Indonesia masih sangat ketinggalan di banding negara-negara lain. Semestinya ada lembaga khusus yang diberi otoritas melakukan pendataan secara konkrit dan informasi yang tereksphose juga harus melalui satu pintu. Benar memang ada Biro Pusat Statistik dan di Depdagri ada unit yang mengurusi data kependudukan. Namun validitasnya masih sangat diragukan. Walau saat ini diberlakukan KTP Nasional, Nomor Induk Kependudukan dan sebagainya, ternyata dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memiliki data kependudukan ganda (termasuk di dalamnya KTP ganda). Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini sudah saatnya tidak lagi terjadi hal ini. Termasuk pula persoalan masyarakat yang tidak memiliki KTP. Mengapa pembuatan KTP ini tidak digratiskan saja? Serta banyak lagi persoalan data kependudukan lainnya.

Kedua, Menyangkut DPT, KPU memperoleh data awal dari Depdagri dan jika di daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kekisruhan banyak berawal di sini. Beberapa waktu yang lalu pada saat Pemerintah secara serentak dan seremonial membagikan softcopy data kependudukan berupa DP4 kepada KPU di berbagai tingkatan. Nah, banyak KPU yang melaporkan bahwa data yang diberikan dalam bentuk CD tersebut banyak yang kosong. Ini membuat KPU gelagapan dan kalangkabut.

Jika demikian, mengapa tidak sepenuhnya pendataan dilakukan oleh KPU dengan perangkatnya sampai di tingkatan paling bawah, PPDP (Petugas Pendataan Data Pemilih). Bila ini dilakukan berarti terjadi pula efisiensi dana dan KPU diberi tanggungjawab penuh. Tidak seperti yang sering terjadi, saling lempar tanggungjawab.

Ketiga, Undang-Undang mengisyaratkan bahwa memang masyarakat semestinya proaktif, apakah dirinya dan keluarganya terdata sebagai mata pilih atau tidak? Namun ini masih jauh dari kenyataan. KPU bekerja sesuai tahapannya. Sebelum ditetapkannya DPT tentu ada DPS (Daftar Pemilih Sementara). DPS semestinya juga diumumkan kepada publik untuk mendapat koreksi. Apa memang persoalan sosialisasi KPU yang kurang, atau masyarakat yang masih belum peduli sehingga terkadang DPS sama sekali tidak diperhatikan.

Banyak laporan kasus DPT muncul sudah melewati tahapan-tahapan tadi, dan ini diperparah dengan kekakuan KPU menerapkan jadwal dan tahapan. Ini pada akhirnya mengesankan KPU seakan sudah tutup mata dan telinga terhadap semua protes masyarakat.

Ketiga, persoalan dana yang sering dihadapi KPU juga menjadi pemicu munculnya persoalan DPT. Dari segi aturan sudah tepat, bahwa DPS dan DPT diumumkan dan ditempel di tempat yang mudah diakses publik. Namun menyangkut dana kadang untuk melakukan ini tidak maksimal.

Termasuk pula persoalan dana adalah kesejahteraan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Semestinya mereka ini memperoleh alokasi dana yang lebih sekarang. Karena mereka berhadapan langsung dengan persoalan di masyarakat. Dengan dana kesejahteraan yang minim tentu banyak pula mempengaruhi etos kerja mereka.

Keempat, Politis. Terutama pada saat Pilkada, ada ditemukan unsur kesengajaan dari Tim Sukses kandidat tertentu (terutama yang berlawanan dengan incumbent) untuk ‘menyimpan’ persoalan DPT sebagai Bom Waktu. Ini akan meledak ketika peluang menang sudah tipis. Pada semestinya mereka ini yang mayoritas juga pengurus partai memberikan dukungan terhadap validasi DPT melalui pemberdayaan atau setidak-tidaknya menginstruksikan konsituen masing-masing sampai ke tingkat masyarakat paling bawah untuk mendatakan diri.

Dari keempat persoalan tadi, tentu solusi ada pada semua pihak. Dengan bahasa lebih sederhana dapat dikemukakan bahwa persoalan DPT dapat diselesaikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan mulai dari awal sepenuhnya dilakukan oleh KPU dan perangkatnya sampai ke bawah;

2. Masyarakat proaktif;

3. Alokasi dana Pemilu yang lebih memadai untuk pendataan dengan memangkas hal lain yang kurang perlu;

4. Selektif dalam rekruitmen petugas pendataan (PPDP);

5. Peran parpol dapat lebih dimaksimalkan.

SEMOGA!


0 Responses to “KENAPA DPT SELALU DIPERSOALKAN?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: